x
10 Kepala Daerah di Riau Deklarasikan Dukung Jokowi, Bawaslu Nilai Tak Etis
Deklarasi kepala daerah di Riau dukung Jokowi. (Foto:Istimewa)

10 Kepala Daerah di Riau Deklarasikan Dukung Jokowi, Bawaslu Nilai Tak Etis

Rabu, 10 Oktober 2018, 18:28:33
PEKANBARU-Hampir seluruh kepala daerah di Riau menyatakan dukungannya kepada pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Mereka mendeklarasikan diri dan menandatangani dukungan terhadap pasangan nomor urut 01 tersebut.

Pembacaan deklarasi dukungan berlangsung di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Rabu (10/10/2018) dan disampaikan secara bersama-sama dipimpin Bupati Siak Syamsuar yang juga Gubernur Riau terpilih. Ada sejumlah bupati yang tidak hadir dengan alasan sakit dan tugas.

Menurut Syamsuar, sikap dan pandangan dari masyarakat saat ini adalah bagian dari proses demokrasi yang tidak bisa dihindari dari dinamika politik.

"Kami sepakati kepemimpinan Pak Jokowi saat ini berpihak kepada kepentingan rakyat dan telah menunjukkan keberhasilan pembangunan. Sehingga kepemimpinan beliau perlu dilanjutkan untuk 5 tahun ke depan," ujar seluruh kepala daerah membacakan sebuah tulisan di kertas.

"Karena itu, kami seluruh pimpinan atau kepala daerah di seluruh Provinsi Riau, mendukung sepenuhnya Bapak Jokowi dan pasangannya sebagai presiden periode 2019 - 2024," sebut mereka.

Setidaknya, ada 10 kepala daerah di Riau yang menandatangani dukungan. Mereka adalah Walikota Pekanbaru Firdaus, Walikota Dumai Zulkifli, Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Bupati Kampar Aziz Zaenal, Bupati Meranti Irwan Nasir, Bupati Kuansing Mursini, Bupati Pelalawan HM Harris, Bupati Inhil HM Wardan dan Bupati Rokan Hilir Suyatno.

Sementara dua kepala daerah lainnya tak terlihat hadir, yakni Bupati Inhu Yopi Arianto Bupati Rohul Sukiman.

Tidak etis
Di tempat terpisah, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau menilai, penandatanganan surat dukungan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan beberapa kepala daerah di Riau dinilai tidak etis. 

"Etikanya, tidak pantas mereka menyebut atas nama Bupati atau Walikota," kata Rusidi Rusdan, Ketua Bawaslu Riau kepada wartawan, Rabu malam.

Sebenarnya, menurut Rusidi, para kepala daerah ini baru dianggap sah menyalahi aturan jika dalam surat dukungan tersebut terdapat stempel Bupati atau Walikota masing-masing. "Kalau seperti di atas (surat dukungan), belum bisa kita sebut menggunakan simbol negara. Secara etika saja tidak pantas mereka menyebut di situ atas nama Bupati/Walikota," urai Rusidi. (*)








Penulis : Andi Affandi
Editor : Boy Surya Hamta
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version