x
APBD Lebih Banyak Tersedot untuk Belanja Pegawai Ketimbang Pembangunan
KPPOD. (Foto:Merdeka.com)

APBD Lebih Banyak Tersedot untuk Belanja Pegawai Ketimbang Pembangunan

Minggu, 15 Desember 2019, 12:23:04
JAKARTA-Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) membeberkan rasio belanja pemerintah daerah sampai November 2019.

Dari data Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) disebut, serapan APBD tertinggi adalah Provinsi Gorontalo yang menyentuh angka 83,57 persen. Sedangkan serapan terendah Pemprov DKI Jakarta yang baru 40 persen.

"Penyebabnya banyak, salah satunya function-based budgeting atau money follow function yang menyebabkan ketidaksesuaian penganggaran APBD dengan perencanaan baik pusat maupun daerah," ujar peneliti KPPOD Lenida Ayumi di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Dalam rasio serapan anggaran pemerintah provinsi pada 2018 juga menunjukkan, belanja pegawai dan kebutuhan operasional lain menduduki persentasi terbesar.

"Dari Rp 349,6 triliun, 26 persen anggaran terserap untuk belanja pegawai, 35 persen operasional lain sedangkan untuk modal hanya 17 persen," lanjut Lenida.

Mekanisme Integrated Budgetary Control
Hal ini dinilai berpotensi menimbulkan kerugian publik, karena seharusnya masyarakat bisa menikmati fasilitas serta sarana dan prasarana yang dibangun dengan dana negara lebih cepat.

Karena itu, mekanisme integrated budgetary control harus diterapkan terutama bagi daerah operasional baru (DOB) agar integrasi dari hulu ke hilir bisa terjadi, sehingga serapan anggaran dapat maksimal. Selain itu, budgeting yang dilakukan harus sesuai dengan program pembangunan pemerintah.

"Integrated budgetary control ini sudah diterapkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa sehingga pengeluaran belanja negara dan daerah terawasi dengan baik," tukasnya. (*)




Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Liputan6.com
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version