x
Bahas Pembangunan Perbatasan, Legislator Kawasan Perbatasan di Indonesia Diundang ke Meranti
Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan. (Foto:Istimewa)

Bahas Pembangunan Perbatasan, Legislator Kawasan Perbatasan di Indonesia Diundang ke Meranti

Selasa, 16 Juli 2019, 19:54:53
MERANTI-DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti berencana mengundang legislator dari seluruh daerah perbatasan Indonesia ke Selatpanjang, Riau. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas berbagai langkah konkrit membangun daerah kawasan perbatasan.

Gagasan tersebut dikemukakan Ketua DPRD Kepulauan Meranti Fauzi Hasan SE kepada awak media, Selasa (16/7/2019).

Fauzi Hasan mengaku, khusus daerah perbatasan, memang perlu regulasi untuk mengatur pembangunan, terutama dalam menyikapi persoalan keuangan (dana). "Untuk berdiskusi langkah apa yang harus dilakukan dalam membangun daerah kawasan perbatasan, kita akan undang legislator dari seluruh daerah yang masuk kategori perbatasan," tuturnya.

Langkah yang digagas tersebut bukanlah target biasa. Karena sesuai rencana besar pemerintah, sesuai nawacita Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sejauh ini, memang belum ada regulasi yang mengatur secara spesifik terhadap keuangan (pendanaan) untuk membangun wilayah perbatasan. Di sisi lain, kedaulatan negara di perbatasan terus tergerus abrasi.

"Yang jelas, kita ingin payung hukum agar dapat merebut kue-kue pembangunan dari APBN. Kalau pendidikan bisa dapat 20 persen, kesehatan 10 persen, berapa pula yang bisa kita dapatkan (untuk membangun wilayah perbatasan) dari APBN setiap tahun nya. Ini yang akan kita bicarakan bersama," urai Fauzi Hasan.

Dengan regulasi itu, siapapun presiden Indonesia, dana untuk membangun wilayah perbatasan setiap tahun 'turun' ke daerah. Tanpa harus 'mengusik' APBD yang diyakini tak kuat untuk mengatasi abrasi permasalahan di wilayah perbatasan, seperti abrasi. 

Terhadap besar kecilnya pembagian di setiap daerah perbatasan, biarlah menjadi wewenang tim penilai nantinya. Kegiatan ini direncanakan akan digelar di Selatpanjang, sekitar awal Desember 2019. Menjelang hari jadi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain mengundang legislator dari seluruh wilayah perbatasan se Indonesia, DPRD Kepulauan Meranti juga akan mengundang Badan Nasional Pengelola Pusat (BNPP), Ketua DPR RI, pemikir dan pakar demografi kawasan perbatasan serta kementerian terkait. "Jika perlu, Pak Presiden juga diundang. Sebab ini sesuai nawacita. Kalau BNPP, mereka sudah siap turun," ujarnya.

"Nanti kita masukkan anggarannya dalam ABPD Perubahan," tambah Politisi PAN tersebut.

Di akhir kegiatan, panitia pelaksana kegiatan akan menyiapkan selembar kain putih yang panjang. Di atas kain tersebut, akan dibubuhkan tandatangan seluruh peserta dan pihak terkait, sebagai bentuk persetujuan memperjuangkan dana guna membangun wilayah perbatasan di Indonesia. (advertorial)
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version