x
Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri, Negara Dirugikan Rp 32,4 Miliar
Salah seorang terdakwa korupsi Bank Riau Kepri. (Foto:Merdeka.com)

Korupsi Kredit Fiktif Bank Riau Kepri, Negara Dirugikan Rp 32,4 Miliar

Selasa, 16 Juli 2019, 07:06:18
PEKANBARU-Empat terdakwa dugaan korupsi kredit fiktif Bank Riau-Kepulauan Riau (BRK) cabang pembantu Dalu-Dalu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Senin (15/7/2019) mulai menjalani sidang perdana. Mereka didakwa merugikan keuangan negara sampai Rp 32,4 miliar.

Sidang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru dipimpin hakim Saut Maruli Tua Pasaribu. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Riau DR Afrilliana Purba menyebut, para terdakwa secara bersama-sama memperkaya diri sendiri hingga mengakibatkan kerugian negara puluhan miliar.

"Perbuatan terdakwa telah merugikan negara cq pemerintah daerah provinsi Riau cq Bank Riau Kepulauan Riau sebesar Rp 32.479.977.987," kata Afrilliana.

Empat terdakwa tersebut adalah Ardinol Amir, mantan Kepala BRK Capem Dalu-Dalu dan tiga bawahannya Zaiful Yusri, Syafrizal dan Heri Aulia.

Menurut Aprilliana, kerugian tersebut diketahui berdasarkan Berita Acara Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dilakukan Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Riau tahun 2018 lalu.

Sidang perdana berjalan terpisah. Para terdakwa mendengar dakwaan silih berganti. Dimulai dari Ardinol Amri dan ketiga bawahannya. Namun, peran ketiga terdakwa hampir serupa yakni menerbitkan kredit fiktif secara berkesinambungan sejak tahun 2010-2014.

Para terdakwa disebut jaksa telah memanfaatkan posisi dan jabatan untuk membuat kredit palsu dengan memanfaatkan data kreditur tidak sebagaimana mestinya.

Pencairan kredit dilakukan secara bertahap dengan besaran berbeda tiap tahunnya hingga kerugian negara ditimbulkan cukup besar. Dalam perkara ini, jaksa juga menjerat para terdakwa dengan pasal berlapis.

Ketiganya dijerat dengan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Perbuatan terdakwa terjadi dalam rentang waktu 2010 hingga 2014. Di mana kredit berupa kredit umum perorangan itu dicairkan sekitar Rp 43 miliar kepada 110 orang debitur. Umumnya para debitur itu hanya dipakai nama dengan meminjam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK).

Sejumlah debitur ada yang dijanjikan plasma atau pola kerjasama dalam pembentukan kebun kelapa sawit. Hal itu dilakukan karena ada hubungan baik antara debitur dengan Kacapem BRK Dalu-dalu saat itu.

Kenyataanya, para debitur tidak menerima pencairan kredit. Mereka hanya menerima sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 500 ribu karena telah meminjamkan KTP dan KK guna pencairan kredit. Kuat dugaan ada pegawai BRK yang menggunakan nama para debitur untuk pengajuan kredit.

"Saat pihak bank melakukan penagihan, baru diketahui bahwa sebagian besar debitur tidak pernah mengajukan dan menerima pencairan kredit. Kerugian negara mencapai Rp 32 miliar, yang sejauh ini diketahui belum ada pengembalian kerugian negara," tukasnya. (*)




 
 
Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Merdeka.com
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version