x
Lelang Proyek RS Perawang Rp10 Miliar, PT. Kholil & Brothers: Kita Tak Pernah Mengundurkan Diri
Pembangunan RS Perawang sedang berlangsung, beberapa waktu lalu. (Foto:Satria Donald/FokusRiau.Com)

Lelang Proyek RS Perawang Rp10 Miliar, PT. Kholil & Brothers: Kita Tak Pernah Mengundurkan Diri

Kamis, 11 Oktober 2018, 12:50:33
SIAK-Polemik lelang proyek pembangunan RS tipe D bernilai Rp10 miliar di Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Riau semakin meruncing.

Direktur PT Kholil & Brothers Muhammad Ibrahim Kholil mengatakan, kebijakan sepihak yang dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini Dinas Kesehatan Siak menunjuk PT Bunda untuk mengerjakan proyek RS Perawang dinilai sebagai bentuk penzaliman terhadap perusahaannya. 

"Kita dizalimi. Apa dasar Dinas Kesehatan Siak menunjuk PT Bunda, padahal PT Kholil & Brothers tak pernah mengundurkan diri. Saya akan tuntut masalah ini," kata Kholil kepada FokusRiau.com, Kamis (11/10/2018).

Dijelaskan, proses pelelangan pengadaan barang dan jasa paket pekerjaan pembangunan RS tipe D di  Kecamatan Tualang telah diumumkan pemenang lelangnya tanggal 11 Mei 2018. Pokja konstruksi ULP Kabupaten Siak menetapkan PT Kholil and Brothers sebagai pemenang. 

Bahkan, sampai saat ini di papan pengumuman LPSE Kabupaten Siak masih tertulis pemenang lelangnya PT Kholil and Brothers dengan harga penawaran Rp 8,8 miliar lebih. Persoalan muncul, saat ULP menyerahkan hasil lelang ke PA/KPA yakni Dinas Kesehatan Siak. 

Dinas yang dipimpin Raja Toni Chandra itu secara sepihak menolak PT Kholil and Brothers dan menunjuk PT Bunda dengan harga penawaran Rp 9,5 miliar. "Kok bisa mereka berbuat seenaknya, ini jelas pelanggaran. Kita akan tuntut sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Kholil.

Dijelaskan, sampai sekarang perusahaannya tidak pernah membuat pernyataan lisan maupun tulisan terkait mengundurkan diri atas paket kegiatan pekerjaan pembangunan RS tipe D di Perawang. 

Diceritakan, PT Kholil & Brothers diumumkan sebagai pemenang tanggal 11 Mei 2018. Sesuai prosedur, seharusnya tanggal 17 Mei 2018, Dinas Kesehatan sudah menerbitkan Surat Penunjukan Pemenang Barang dan Jasa (SPPBJ). 

"Tapi saat saya menemui Pak Toni Chandra (Kadiskes Siak), dia selalu berkilah dengan alasan yang tak masuk akal. Akhirnya SPPBJ baru saya terima tgl 6 Juni 2018 ( diterbit berlaku surut ), sebab di SPPBJ  tetap terbit tertanggal 17 Mei 2018. Artinya, kita hanya punya waktu dua hari untuk mengurus jaminan pelaksana, sebab setelah tgl 8 Juni 2018 libur hari raya idul fitri," ulas Kholil.

Kendati demikian, sampai batas waktu tanggal 8 Mei 2018, PT Kholil & Brothers bisa mengantongi jaminan pelaksana dari Bank Jawa Barat (BJB) di Pekanbaru dan langsung menyerahkan ke Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Kesehatan Siak, Marzuki.

"Berdasarkan aturan dokumen pelelangan, setelah SPPBJ disampaikn PT Kholil seharusnya menandatangani kontrak kerja/surat perjanjian kerja. Namun anehnya, tanggal 25 Juni 2018 Kadis/KPA mengeluarkan surat pembatalan SPPBJ," ujarnya.

Berdasarkan surat pembatalan SPPBJ itu, alasan Kadiskes Toni Chandra berpedoman kepada pengalaman sub kontrak PT Kholil & Brothers dengan PT Arafah yang disampaikan dalam dokumen penawaran tidak benar adanya. Sebab, menurut penjelasan Direktur RSUD Kota Dumai setelah diklarifikasi oleh Kadiskes Siak, mereka tidak kenal dengan PT Kholil and Brothers.  

"Kami sudah jelaskan ke KPA dan PPTK, bahwa PT Kholil sub kontrak dengan PT Arafah, yang mendapat kontrak dari RSUD Kota Dumai," jelasnya.

Menurut Kholil, sesuai Berita Acara Hasil Pelelang ( BAHP ), bahwa klarifikasi dan evaluasi oleh Pokja ULP sudah dilaksanakan dan memenuhi syarat. "Kenapa Kadis/KPA melakukan lagi,  sementara dalam masa sanggahan tak ada yang menyanggah. Ada apa dengan Kadis?," tanya Kholil.

Seandainya PT Kholil and Brothers tidak memenuhi syarat-syarat dokumen pelelangan, maka sesuai aturan dari dokumen lelang harus dilakukan lelang ulang (lelang gagal ) sesuai uraian no.33 tentang sanggahan poin 33.1, 33.2, 33.3, dan 33.5 pada dokumen lelang.  

Pemenang cadangan ditunjuk sebagai pemenang apabila pemenang (PT Kholil and Brothers) tidak mau menerima SPPBJ dan mengundurkan diri sesuai uraian no 34.4 poin a,b dan c serta no. 34.5 pada dokumen lelang . 

"Hal ini jelas KPA/Kadis telah melanggar dan menggangkangi hukum/aturan di dokumen lelang.  Karena menunjuk perusahaan pemenang cadangan (PT Bunda ) sebagai pemenang pelaksana pekerjaan tersebut," urainya.

Seperti diberitakan FokusRiau.com, Kepala ULP Siak Tekad Perbatas mengaku sudah melaksanakan proses lelang sesuai mekanisme yang berlaku. Dimana, PT Kholil and Brothers merupakan perusahaan pemenang dengan penawaran Rp 8,8 miliar lebih. 

Bahkan, kata Tekad, selama masa sanggah tidak satupun perusahaan yang menolak hasil keputusan itu. Kemudian, ULP menyerahkan semua berkas hasil lelang ke Dinas Kesehatan Siak yang merupakan KPA. 

"Tapi, kenyataannya Dinas Kesehatan menolak PT Kholil and Brothers dan menunjuk PT Bunda untuk mengerjakan proyek. Apa alasannya, silakan tanya ke Kepala Dinas Kesehatan, karena itu bukan ranah saya untuk menjawab," kata Tekad.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Raja Toni Chandra enggan menjelaskan alasan penolakan terhadap PT Kholil & Brother untuk mengerjakan proyek tersebut, meski sudah dinyatakan sebagai pemenang oleh ULP. Dirinya hanya menjawab, dokumen masih kurang. Sehingga PT Bunda sebagai pemenang cadangan yang mengerjakan proyek tersebut.

"Setelah di cek ulang, trnyata ada dokumen PT Kholil & Brother yang tak lengkap. Makanya kita tunjuk PT Bunda untuk mengerjakannya, karena dia merupakan pemenang cadangan pertama. Jadi tak perlu lelang ulang," ujarnya.

Sayangnya, saat ditanya dokumen apa yang tidak dilengkapi tersebut, Toni tak bisa menjelaskan secara rinci. Begitu juga saat FokusRiau.Com menyampaikan kalau semua persyaratan dan dokumen perusahaan merupakan kewenangan Pokja di ULP, Toni juga tak bisa menjelaskan.

Tanya saja ke TP4D Kejari Siak, proses lelang proyek ini dibawah pengawasan mereka," ujarnya.

Ketua TP4D Kejari Siak Agung Setiadi mengatakan, pihaknya terus mengumpulkan data untuk menyelesaikan polemik pada proses lelang pembangunan RS Perawang. Selain mendengarkan keterangan dari Unit Layanan Pelelangan (ULP) Siak dan Penguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Siak, TP4D juga mengumpulkan semua data yang berhubungan dengan proses lelang tersebut.

Kasi Intel Kejari Siak ini belum bisa menyimpulkan apakah keputusan Dinas Kesehatan menolak rekomendasi ULP yang menetapkan PT Kholil and Brothers sebagai pemenang dengan penawaran Rp 8,8 miliar, merupakan hal yang bertentangan dengan hukum.

Begitu juga dengan kebijakan Dinas Kesehatan menunjuk PT Bunda dengan penawaran Rp 9,5 miliar merupakan hal yang dibenarkan?

"Sejauh ini, TP4D sebatas pendamping. Berupaya mencari solusi untuk menyelesaikan polemik ini. Jika ada indikasi kerugian negara, tentu akan kita lanjutkan pada tingkat penyidikan," ulasnya. (*)






Penulis: Satria Donald
Editor: Boy Surya Hamta
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version