x
Pembangunan Rohul Belum Sentuh Rakyat Kecil

Pembangunan Rohul Belum Sentuh Rakyat Kecil

Minggu, 31 Maret 2013, 08:25:53
Oleh: A. Syendra*

Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu Riau menilai, arah pembangunan di Rokan Hulu sejauh ini masih belum ideal. Bila melihat kebutuhan rakyat, khususnya pemenuhan infrastruktur jalan sekarang masih sangat jauh dari harapan, padahal itu termasuk urat nadi roda pereknomian masyarakat.

Rokan Hulu secara resmi berdiri tanggal 12 Oktober 1999 dan terdiri dari 16 kecamatan dan jumlah penduduknya sekitar 500 ribu jiwa. Kepemimpinan di Rohul, melihat sisi kebijakannya masih belum mempengaruhi sektor publik.

Kebijakan yang diambil lebih menitik beratkan pada pembangunan fisik, seperti pembangunan gedung daerah, pasar modern, Islamic Centre, rumah dinas Bupati/Wakil Bupati, gedung polres, high masch, lampu-lampu hias dan pembangunan fisik lainnya yang banyak menyedot APBD Rohul.

Islamic Centre umpanya. Pembangunannya menelan biaya Rp 161 miliar dan dikerjakan dengan sistem multy years. Meski pembangunannya menuai kontroversi banyak pihak, Peraturan Bupati menjadi legitimasi dan senjata pamungkas merealisasikan pembangunan tersebut. Padahal, bangunannya dinilai belum menjadi prioritas utama, namun pemaksaan dalam pengambilan keputusan membuat rakyat Rohul tak berdaya untuk melakukan kontrol.

Gedung polres, saat ini masih layak pakai, namun dibangun kembali gedung baru dilahan terpisah dan menyedot anggaran APBD sekitar Rp 9 milyar, komunitas mahasiswa dan anak muda menolak program itu  dan telah mengkangkangi pasal 30 kepres No 70 tahun 2002 tentang organisasi Kepolisian Republik Indonesia Bahwa segala pembiayaan diperlukan bagi pelaksanaan tugas organisasi Polri dibebankan pada APBN.

Proses pengambilan kebijakan cenderung top down mengakibatkan sektor-sektor public seperti pendidikan dan kesehatan terabaikan, tahun 2012 lalu  anggaran disektor pendidikan sekitar Rp17 miliar. Sedangkan tahun 2013 sekitar Rp 27 miliar. Budget ini dinilai tidak sesuai dengan program nasional, yakni 30 persen APBD untuk pendidikan.

Politik anggaran semacam ini jelas telah melanggar ketentuan UUD 1945 dan amanatnya, seyogynya di sector pendidikan, negara harus menganggarkan pendidikan minimal 20 persen  dari APBN/APBD. Realitanya di Rohul menunjukkan lemahnya political will pemimpin dalam memajukan pendidikan untuk membangun sumber daya manusia di Rohul . Saat ini, pembangunan yang dilakukan sarat kepentingan politik dan telah dirancang sedemikian rupa dengan tujuan untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Kepemimpinan seperti ini, jelas telah merenggut hak-hak masyarakat luas dengan sengaja diputus akses politiknya. Sehingga keadilan, kesejahteraan, hanyalah utopia belaka. Kepemimpinan mewakili kepentingan partai, kroni, serta cukong-cukong politiknya telah membuat rakyat jauh dari kesejahteraan, pemimpin model ini dengan sengaja membuat jurang pemisah antara rakyat dan penguasa, jika problem ini berlanjut maka akan lahir generasi apatis.

Pendidikan itu fondasi bangunan kebangsaan seakan telah runtuh dan hanya menjadi sebuah sketsa entah kapan terwujudnya, akses terhadap keadilan terkait sengketa lahanpun di Rohul  masih menunjukkan rapor merah, perkebunan sawit terbentang lebih kurang 400 ribu hektar, angka  fantastis dan menyandang daerah dengan lahan sawit terbesar se-provinsi Riau.

Hingga saat ini masih terjadi perebutan lahan antara rakyat, koperasi dan perusahaan, rata-rata koperasi bermasalah dan kurang lebih 90 persen perusahaan tidak mengantongi hak guna usaha, rakyat kecil lah jadi korban keserakahan mafia lahan bermodalkan uang dan kekuatan, banyak lahan-lahan rakyat mereka serobot dengan izin bupati sebagai legitimasi, belum lagi hutan-hutan lindung sudah di preteli menjadi perkebunan sawit. Problem ini menunjukkan minimnya intervensi pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak rakyat.

Solusinya dalam mengatasi problem ini, elemen-elemen kekuatan sipil pro-perubahan berpengaruh seperti organisasi masyarakat, kelompok adat, organisasi non-pemerintah, serikat tani, serikat buruh, kelompok pemuda dan mahasiswa agar lebih pro-aktif mengkritisi dan mempengaruhi setiap kebijakan serta menawarkan konsep kebijakan sosial memihak pada kaum tertindas.

Kelompok inteletula kritis itu juga tidak lepas dari masalah, problem egoisme kelompok membuat konsolidasi antar gerakan pro-perubahan tidak terbangun dengan baik, kekuatan adat sudah bersinggungan dengan pemerintah, membuat legitimasi kaum adat menjadi rendah. Gerakan mahasiswa terjerembab dalam pragmatisme politik dan kedangkalan perspektif pemihakan. Fenomena ini jika tidak juga diatasi, maka persoalan kerakyatan di Rohul akan jadi sebuah fenomena gunung es tanpa penyelesaian.

Kepemimpinan seyogynya mendorong adanya perubahan, kepemimpinan egaliter mengutamakan dialog, musyawarah dan memandang sama status sosial masyarakat. Pemimpinan harus mendengar keluhan rakyat, bersama rakyat mengatasi masalah-masalah pokok dan menunjukkan jalan serta berbareng bergerak untuk menuju visi perubahan, mestinya para aktifis  membuat agenda komunitas pro-perubahan di daerah, sebuah agenda tentu membutuhkan sebuah kerja keras dan kerja sama. (***)

*Ketua Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (HIMAROHU) Provinsi Riau
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version