x
Pengacara Bicara Soal Imunitas Setya Novanto, Mahfud MD: Itu Orang Main Sirkus!

Pengacara Bicara Soal Imunitas Setya Novanto, Mahfud MD: Itu Orang Main Sirkus!

Rabu, 15 November 2017
JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan pemeriksaan terhadap Setya Novanto, Rabu (15/11/2017) dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus korupsi KTP elektronik. Dimanfaatkannya pasal 20 A ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tentang imunitas hukum yang kerap dijadikan alasan menolak pemeriksaan oleh penasehat hukum Ketua DPR itu, Fredrich Yunadi dikritik banyak pihak.

“Itu kan orang main sirkus,” kata ahli hukum tata negara Mahfud MD, Selasa (14/11/2017). Pasal yang menyebutkan setiap anggota Dewan memiliki hak imunitas itu dinilai tidak tepat digunakan sebagai alasan, untuk mangkir dari pemeriksaan perkara korupsi.

Yunadi menyamakan hak imunitas DPR dengan hak yang dimiliki duta besar negara asing untuk Indonesia. Menurutnya, hak imunitas yang dimiliki para duta besar itu membuat mereka tidak bisa disentuh dan diperiksa penegak hukum termasuk KPK. “KPK harus belajar tentang hak imunitas,” kata Yunadi.

Menurut Mahfud, hak imunitas hanya berlaku untuk anggota dewan yang tengah berada di sidang resmi yang masih berkaitan dengan tugasnya.” Segala pernyataan anggota dewan yang tengah bertugas itu, tak boleh dituntut meski menyinggung perasaan orang lain. “Tapi kalau melakukan kriminal sendiri, enggak ada itu hak imunitas meski anggota DPR,” ujar Mahfud dikutip fokusriau.com dari tempo.co. 

Mahfud menganggap, alasan soal hak imunitas itu hanya cara Setya Novanto mencari celah agar tidak diperiksa KPK. Sejak kembali ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP untuk kedua kalinya, Ketua Umum Partai Golkar itu selalu mangkir dengan berbagai alasan. Alasan terbarunya adalah anggota DPR memiliki hak imunitas sehingga KPK tak bisa menyentuhnya.

Sependapat dengan Mahfud, pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan, hak imunitas anggota DPR tidak berlaku untuk kasus korupsi. Hak ini hanya bisa digunakan terkait dengan tugas dan kewenangannya di DPR. “Jadi kalau seorang anggota termasuk ketua diduga korupsi maka sama sekali tidak berlaku hak imunitas di sana,” tukasnya. (boy surya hamta)
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version