x
Pilgubri 2018: Masyarakat Bisa Jadi Solusi Tepat Berantas Hoax
Syed Agung Afandi S.IP. (Foto: Istimewa)

Pilgubri 2018: Masyarakat Bisa Jadi Solusi Tepat Berantas Hoax

Minggu, 08 April 2018, 14:06:28
Oleh: Syed Agung Afandi S.IP 

RIAU bersama 171 daerah lainnya tengah mengikuti pesta demokrasi Pilkada serentak 2018. Ini merupakan pilkada serentak gelombang ketiga, setelah sebelumnya tahun 2015 ada 269 daerah menggelar pilkada disusul tahun 2017 dihelat pilkada untuk 101 daerah.

Tahun ini, KPU Riau resmi menetapkan empat pasangan calon yang akan berlaga di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau 2018. Keempat paslon yang ditetapkan adalah Syamsuar-Brigjen TNI Edy Natar Nasution, Firdaus-Rusli Efendi, Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno, serta Lukman Edy-Hardiyanto.

Pilkada serentak yang baru dimulai tahun 2015 dengan tujuan menciptakan efektivitas dan efisiensi anggaran. Meski demikian, pertanyaannya seberapa efisien dan efektifkah pelaksanaan pilkada serentak? 

Pilkada serentak merupakan transformasi dalam sistem pemilu. Sebelum dilaksanakannya pilkada serentak, pilkada langsung yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari pilpres secara langsung yang mulai dilaksanakan tahun 2004. Idenya adalah pemimpin nasional maupun lokal dipilih secara langsung oleh masyarakat sehingga ini dianggap sebagai kemajuan penting dalam proses berdemokasi. 

Meski demikian pasal 18 ayat (4) UUD 1945 sesungguhnya tidak menegaskan keharusan gubernur, bupati dan walikota dipilih melalui pemilihan langsung. Pilkada secara langsung hanyalah keputusan politik atas interprestasi dari ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 guna mensinkronkan bentuk pemilihan kepala daerah dengan bentuk pemilihan presiden. 

Politisasi Hoax
Pilkada merupakan agenda vital nasional yang sangat rawan terjangkit penyebaran hoax karena hingga saat ini bangsa kita masih terus dibayang-bayangi patologi demokrasi. Tindak haram ini masih diyakini ampuh melumpuhkan lawan politik dalam perhelatan pemilu. 

Penyebaran hoax menjadi sulit diberantas sebab baik kaum terdidik maupun kurang terdidik bersinergi layaknya sebuah sistem. Hoax dengan sengaja diproduksi dan kemudian disebarkan melalui media sosial sehingga sangat efektif dan efisien meracuni masyarakat serta masih cukup aman di tengah lemahnya penegakan hukum yang dilakukan. 

Media yang semestinya berperan positif sangat besar dalam suksesi pelaksanaan pilkada justru kini menjadi momok, atau sama saja artinya saat ini kita sedang dilanda kecemasan akibat kemajuan teknologi. Hal ini disebabkan kemajuan teknologi tidak jalan beriringan dengan kemajuan tingkat pengetahuan, moral dan etika masyarakat sehingga terjadi ketimpangan. 

Post-truth merupakan gambaran kondisi masyarakat kita saat ini dimana daya tarik emosional lebih berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan fakta yang objektif. Sederhananya, seseorang mendahulukan perasaan dan emosi dibandingkan fakta objektif yang ada.

Kondisi diataslah yang kemudian menjadi peluang tumbuh suburnya hoax di tengah masyarakat sehingga tidak heran bila saat ini produksi dan penyebaran hoax justru kian merajalela dan belum menunjukkan adanya tanda-tanda penurunan apalagi benar-benar hilang.

Pemilih Cerdas
Untuk memperoleh pemimpin yang berkualitas dan berintegritas tinggi, masyarakat Riau harus lebih bijak dalam memanfaatkan media sosial. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklarifikasi terlebih dahulu akurasi konten yang diperoleh serta memastikan manfaatnya apabila bermaksud untuk menyebarkan. 

Melalui tindakan tersebut, rantai penyebaran hoax akan terputus sebab produsen hoax sangat memahami karakteristik targetnya yang bila dipetakan merupakan masyarakat dengan tingkat budaya membaca yang rendah.

Cermat adalah sifat terpuji dalam kehidupan Melayu, sikap cermat mendorong manusia untuk hidup hati-hati dan penuh perhitungan dalam kehidupan. Orang tua-tua melayu mengatakan “siapa tak mau berhemat cermat, alamat susah dunia akhirat". Orang yang tidak cermat oleh masyarakat Melayu dianggap sebagai “orang bebal dan kurang akal".
 
Penyebaran hoax merupakan cara yang digunakan untuk mengelabuhi masyarakat guna memobilisasi suara rakyat menuju salah satu calon yang bertarung memperebutkan kekuasaan. 

Bagaimana mungkin seorang pemimpin akan melayani masyarakat jika dalam upayanya memperoleh legitimasi kekuasan justru menggunakan cara-cara yang diharamkan dalam demokrasi? 

Nilai, norma, etika, budaya dan agama saja sanggup dilanggar demi meraih kekuasaan, lantas layakkah masyarakat menggantungkan harapan yang begitu besar kepadanya?  Dengan pola pikir sederhana saja kita sudah bisa menyimpulkan kepada siapa ia akan mengabdikan dirinya.

Pertanyaan-pertanyaan sejenis inilah yang mesti terus-menerus dibangun dan dikembangkan guna menggugah kesadaran dan pola pikir masyarakat sehingga pemilu bukan lagi sebatas seremonial belaka yang menjadi prasarat berjalannya demokrasi, apalagi pelaksanaan pemilu tidak menimbulkan cost yang sediki, untuk pilgubri 2018 ini saja KPU Riau telah menganggarkan uang rakyat sebesar Rp324 miliar. 

Dengan menjadi pemilih cerdas, patologi demokrasi khsusnya penyebaran hoax dalam pemilu akan sembuh dengan sendirinya. Masyarakat justru akan mengetahui dan memberikan hukuman sosial dengan melabeli dan tidak memilih calon pemimpin ataupun parpol yang menggunakan cara-cara haram dalam demokrasi. 

Ini merupakan cara efektif dan efisien dalam membrantas peredaran hoax melihat begitu kompleksnya masalah ini. Pemberantasan penyebaran hoax yang saat ini berfokus pada upaya mengadili pembuat dan penyebar belumlah efektif. Upaya peningkatan pemahaman dan penyadaran masyarakat merupakan resep mujarab untuk mangatasi patologi peredaran hoax dari akarnya. (*)


Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan UMY
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version