x
Pilkada Serentak 2018: Pendidikan Politik Nyata Bagi Masyarakat Riau
Syed Agung Afandi, S.IP. (Foto:Istimewa)

Pilkada Serentak 2018: Pendidikan Politik Nyata Bagi Masyarakat Riau

Minggu, 18 Februari 2018, 05:48:33
Oleh: Syed Agung Afandi, S.IP 

RIAU kembali memasuki tahun politik. Saatnya bagi masyarakat untuk menentukan sosok yang akan menahkodai lancang kuning. Pentingnya pemimpin dalam melayu tertuang pada ungkapan “bertuah ayam ada induknya, bertuah serai ada rumpunnya, bertuah rumah ada tuanya, bertuah kampong ada penghulunya, bertuah negeri ada rajanya, bertuah imam ada jemaahnya.” 

Sosok pemimpin merupakan ikon etnis dan wilayah, sehingga sangat dimuliakan dalam adat Melayu. Pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis. Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi karena rakyat dimungkinkan berpartisipasi dalam menentukan sikap politiknya. 

Keberhasilan pemilu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik masyarakat yang terefleksi dari seberapa besar partisipasi masyarakat itu sendiri. Pemilu tentu tidak dapat dipisahkan dari aktivitas kampanye. Kampanye pemilu adalah masa di mana peserta pemilu menyampaikan visi, misi dan program untuk mendulang suara sebanyak-banyaknya. 
 
Pelaksanaan kampanye inilah yang mesti mengedepankan moral dan etika sehingga setiap individu mampu mengontrol segala tindakannya. Pentingnya nilai-nilai kebenaran pada setiap tindak-tanduk manusia dalam adat diungkapan “bila kebenaran tersia-sia, keadilan lesap hukum pun cedera, banyaklah tumbuh silang sengketa, tuah bertukar aib dan nista.”

Budaya Melayu menekankan, kebenaran merupakan kunci utama menegakkan tuah dan marwah. Berbicara pemilu mesti berbicara partai politik. Partai politik merupakan elemen penting negara demokrasi. Dalam politik demokrasi partai politik dijadikan alat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Tanpa partai politik maka demokrasi tidak bisa bekerja dengan baik sehingga hidupnya demokrasi sangat tergantung pada hidup dan berkembangnya partai politik. 

Salah satu fungsi dibentuknya parpol adalah sebagai institusi politik yang bertanggung jawab memberikan pendidikan politik. Pendidikan politik berpengaruh signifikan pada hasil pelaksanaan pemilu. Pendidikan politik dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik agar sesuai dengan Pancasila, sehingga mestinya setiap parpol memiliki tanggungjawab moral untuk melakasanakan pendidikan politik secara konsisten dan berkesinambungan.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pendidikan politik ialah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi politk dan inisiatif masyarakat, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memilihara persatuan dan kesatuan.

Pendidikan politik begitu penting bagi pemilih pemula. Pemilih pemula sangat rawan untuk didekati dengan pendekatan materi sehingga kehawatiran ini apabila terjadi maka akan menjadi pendidikan politik yang sangat buruk bagi generasi muda. 

Selain rentan dimanfaatkan partai politik, pemilih pemula juga rentan golput karena kebingungan menentukan pilihan dan menggunakan hak pilihnya. Pemilih pemula belum memahami pengaruh pemilu bagi kehidupannya. Secara kuantitas, pemilih pemula memang lebih sedikit dibandingkan dengan pemilih lain, tetapi ini merupakan sebuah gambaran bagaimana partisipasi mereka kedepannya.

Sejauh ini, bila diamati parpol menjalankan pendidikan politik sangat disesuaikan dengan kepentingan politik partai. Partai politik saat ini lebih mengutamakan pendidikan politik kepada konstituennya. Black campaign, money politic hanyalah segelintir dari patologi yang lumrah terjadi dalam pesta demokrasi, yang konon akan menghasilkan pemimpin berkualitas. 

Pola pendidikan politik selama ini hanya dilakukan pada momentum pemilu saja, padahal pendidikan politik masyarakat perlu dilakukan secara terprogram dan berkesinambungan. Minimnya pendidikan politik masyarakat perlu kita khawatirkan bersama dimana pemilih dengan pendidikan politik rendah ini kemudian dihadapkan pada berbagai realitas patologi pemilu sehingga pemilih terutama pemilih pemula sangat dikhawatirkan menjadi apatis. 

Hal ini kemudian diperburuk lagi dengan berbagai kasus yang menjerat kepala daerah setelah berjaya dalam pilkada. Problem inilah yang kemudian berdampak besar pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat. 

Bertolak dari kekhawatiran kita bersama ini lah maka seluruh pasangan calon gubernur-wakil gubernur Riau yang berkompetisi pada pilkada kali ini mesti berkomitmen melaksanakan pemilu sesuai batasan sehingga menjadi pendidikan politik positif bagi masyarakat Riau. 

Dalam pemilu, koalisi dan kompetisi antar parpol memang tidak akan ada hentinya. Ini jelas terkait tujuan utama partai politik untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan. Perlu digaris bawahi bahwa hal ini tidak berarti menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan tersebut, adat Melayu mengungkap “bila kebenaran sudah terhapus, berkembang sifat tamak dan rakus, yang makan sampaj memupus, yang bengkok sampai lurus, yang rakyat bertungkus lumus.” 

Baik buruknya partai politik akan berdampak pada baik buruknya sebuah bangsa. Pentingnya  kompetisi yang sehat, dalam ungkapan adat disebut “kalau hidup benci membenci, bangsa rusak binasalah negeri.” 

Mangacu pada prinsip bahwa manusia pada haskikatnya bersaudara dan berkasih sayang, semestinya pemilu tidak dijadikan ajang kompetisi yang memicu perpecahan melainkan seleksi dalam memilih sosok yang paling ideal bagi masyarakat untuk memimpin diri dan negerinya, pada ungkapan adat disebut “Bila hidup tak bersatu, Disanalah tempat tumbuh seteru. 

Bila masyarakat tidak bersatu, Banyak sengketa bertambah seteru. Bila hidup berpecah belah, Bangsa yang kuat menjadi lemah. Bila hidup berpecah belah, Disanalah tempat binas marwah. Bila hidup berpecah belah, Disanalah tempat berkembang fitnah.” 

Pada pelaksanaan pemilu, “Sifat malu” mesti dikedepankan. Malu adalah sifat yang dijunjung tinggi oleh budaya melayu dimana dalam adat diungkap “kalau malu sudah hilang, hidupnya sama dengan binatang.” Dalam budaya melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Malu yang dimaksud adalah malu dalam berbuat yang tidak sesuai aturan dan etika sehingga orang yang tidak memiliki malu dipandang rendah dan hina. 

Melayu dan Islam merupakan dua unsur yang tak dapat dipisahkan, dalam adat diungkap “siapa yang memakai syarak, maka ia masuk melayu, bila tanggal syarak maka gugurlah melayu.” Dalam pertarungan pilgubri hendaknya paslon dan parpol yang bertarung menjunjung hukum negara dan agama. Islam merupakan agama yang mengatur berbagai aspek kehidupan termasuk politik. 

Islam adalah agama yang kaya dalam pemikiran politik. Pemikiran politik Islam dirangkai secara lengkap mulai masalah etika politik hingga tata negara. Prinsip-prinsip politik Islam sangat variatif. Prinsip-prinsip siyasah dalam Al-Quran terkait prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma’, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amarma’ruf nahi munkar serta prinsip persaudaraan. 

Dengan pelaksanaan dan persaingan pilkada yang menjunjung tinggi norma, etika serta nilai-nilai religious maka akan menjadi pendidikan politik positif bagi masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran politik ditengah minimnya pendidikan politik yang diterima. Sebaliknya bila pagelaran pilkada masih layaknya “budaya lama” maka hal ini akan menjadi pendidikan politik negative dan dipastikan berimbas pada penurunan partisipasi masyarakat. (***)

Penulis adalah mahasiswa Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version