x
Sidang Pemalsuan SK Menhut, Saksi Ahli Prof Mudzakir Uraikan Makna Surat Palsu
Prof Muzakir memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Siak. (Foto:Istimewa)

Sidang Pemalsuan SK Menhut, Saksi Ahli Prof Mudzakir Uraikan Makna Surat Palsu

Jumat, 24 Mei 2019, 17:37:51
SIAK-Sidang perkara pemalsuan SK Menhut RI nomor 17/Kpts.II/1998 sudah berjalan sejak 23 April lalu. Kamis kemarin, sidang sudah memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan ahli hukum. 

Sidang dengan terdakwa Direktur PT DSI Suratno Konadi dan mantan Kadishutbun Siak Teten Efendi tersebut bakal kembali digelar 18 Juni mendatang dengan materi pembacaan tuntutan. Pada sidang terakhir mendengarkan keterangan saksi kemarin, majelis hakim menghadirkan dua saksi ahli.

Pertama Dosen Fakultas Hukum Unand Feri Amsari yang menjelaskan tentang tahun keluarnya SK Menhut yang dinilai saat itu negara tengah Force Majeur (keadaan darurat) dan Siak memasuki masa transisi menuju sebuah kabupaten baru. 

Ahli kedua pakar hukum yang kerap tampil di Indonesia Lawyer Club yang juga Guru Besar Hukum Pidana UII Yogyakarta Prof Mudzakir. Ia memaparkan tentang arti sebuah surat palsu. Sesuai materi dakwaan jaksa dalam perkara yang disidangkan tiap Selasa dan Kamis tersebut.

“Kalau yang dilampirkan utuh, dan tidak ada kepalsuan didalamnya, itu tidak bisa disebut palsu. Dengan alasan apapun dia tidak bisa dikatakan tindak pidana membuat surat palsu,” kata Prof Mudzakir mengawali keterangan.

Sidang dengan terdakwa Suratno Konadi (Direktur PT DSI) dan Teten Efendi (Eks Kadishutbun Siak didampingi penasehat hukum Yusril Ys. Diketuai Majelis hakim Roza El Afrina didampingi 2 hakim anggota Risca Fajarwati dan Selo Tantular. Kemudian tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syahril Cs tampak menyimak.

Kemudian PH mengawali pertanyaan-pertanyaan kepada ahli. Menurut Prof Mudzakir, mengenai surat palsu jika ada yang beranggapan tidak benar dan dinilai palsu. Menurutnya setiap bidang hukum memiliki paramater perbuatan melawan hukum. Sehingga tidak bisa di take over antara pidana dan perdata.

“Suatu dokumen surat yang isinya tidak benar, jadi tidak benar dengan palsu itu dua makhluk berbeda. Tidak benar itu bisa makna salah dan keliru. Palsu diawali dengan itikad buruk dan kriminal, yang dibuat mempunyai tujuan. Andaikata mengutip tidak benar itu salah, kalau salah ya diralat,” ulasnya.

Sementara kalau palsu dalam konteks pidana dan diikuti itikad jahat dan melawan administrasi. Memang kata Mudzakir yang diniatkan membuat surat palsu, dalam hubungan yang ditanyakan PH terdakwa atas perkara yang dijalani, menurutnya bagaimana suatu surat perihal jangka waktunya masih Debatable. 

“Ada yang menilai surat tersebut sudah mati (pelapor, red), yang mengurus (terdakwa, red) menyebut belum mati. Jadi masih ada beda pandangan? Itu seperti apa?,” kata PH bertanya.

Menurut Mudzakir, jika ada surat yang batal dengan sendirinya, memang harusnya dicabut dan dikeluarkan produk hukum selevel oleh pembuat. “Kalau belum dicabut, maka tidak bisa disebut batal dengan sendirinya. Jadi soal palsu adalah yang diada-adakan, memalsukan surat yang ada separuh atau keseluruhan atau kontennya dipalsukan, itu namanya surat palsu,” jelasnya.

Kemudian pihak JPU yang mencecar ahli dengan pertanyaan. Dakwaan perihal pemalsuan SK dimana kata Jaksa, ada SK 1998 yang dikeluarkan Kemenhut, ditindaklanjuti dengan diurus beberapa surat oleh PT DSI yang kemudian menguasai ribuan hektar lahan sebagai izin lokasi pengelolaan.

Menurut Mudzakir, memang harus dipastikan apakah ada yang dirugikan atau tidak. Dengan demikian itu baru bisa masuk ranah hukum pidana. Sementara lanjutnya jika masih masih tendensius, dirasa merugikan, maka harus ada pasti dokumen yang disebut palsu itu.

“Interpretasi atau tendensi tendensi yang muncul itu belum bisa. Sistem hukum saja sudah berubah, kata-kata dapat dan berpotensi pun harus benar. Artinya benar-benar terjadi kerugian akibat itu. Jadi kalau ada surat palsu harus benar-benar ada kerugian,” tegasnya.

Sehingga lanjutnya atas perkara DSI ini, dimana lanjut jaksa menyampaikan pertanyaan, ada dua kali pengajuan dan ditolak kemudian pengajuan ketiga diproses. “Apakah ada unsur kesengajaan disini?,” tanya Jaksa Syahril.

Menurut Mudzakir, masing-masing menolak dan menerima karena ada argumen.  Sehingga kalau masuk langsung ke ranah pidana menurutnya sangatlah tidak tepat. Dimana pejabat yang memberi kewenangan atas surat dimaksud ada dua. Seharusnya memeriksa dan mengecek surat-surat tersebut.

“Kalau dicek dan memenuhi syarat maka dilanjutkan. Memang harus ditanya ke penerbit surat, dan apabila surat tersebut masih berlaku artinya tidak ada persoalan keluar izin. Dalam hukum, kalau filenya on maka itu berlaku, kalau of namun terbit, itu penerbitnya bermasalah. Ini domainnya masih dalam wilayah hukkum administrasi, dan selesaikanlah sesuai itu,” pesannya.

Dengan demikian menurut Prof Mudzakir atas SK Menteri Kehutanan Nomor 17/Kpts.II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tersebut tidak palsu. Hal ini dikarenakan institusi yang mengeluarkan mengatakan, SK tersebut masih berlaku dan asli dan tidak ada dilakukan perubahan. Dengan demikian, tidak ada memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam pasal 263 dan 264 KUHP. (*)

 
 
 

Editor: Boy Surya Hamta
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version