x
Soal Perjalanan Anggota DPRD Riau ke Rusia dan Argentina, Begini Tanggapan Fitra
Tanggapan Fitra terhadap perjalanan dinas anggota DPRD Riau. (Foto:Istimewa)

Soal Perjalanan Anggota DPRD Riau ke Rusia dan Argentina, Begini Tanggapan Fitra

Sabtu, 06 Oktober 2018, 13:18:00
PEKANBARU-Perjalanan anggota DPRD Riau ke Rusia dan Argentina memperoleh tanggapan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau. Manager Advokasi Fitra Riau Taufik mengatakan, anggaran perjalanan Dinas DPRD Riau dalam perubahan APBD 2018 harus dipangkas.

Selain persoalan defisit anggaran, biaya perjalanan dinas yang disediakan APBD 2018 sangat besar. Bahkan lebih besar dari daerah lainnya dengan jumlah APBD dan anggota DPRD yang jauh lebih banyak.

Fitra Riau mencatat, biaya perjalanan dinas untuk DPRD Provinsi Riau yang disediakan di APBD tahun 2018 sebesar Rp197,6 miliar atau meningkat 3 persen dibanding alokasi tahun 2017 yang hanya Rp191,6 miliar. Meski demikian, secara keseluruhan belanja perjalanan dinas pemerintah daerah tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. 

Dengan demikian, pemerintah daerah mampu menekan belanja perjalanan dinas untuk kebutuhan pemerintah namun tidak mampu menurunkan belanja perjalanan dinas DPRD. Selain itu Fitra Riau mencatat, anggaran perjalanan dinas DPRD Riau tahun 2018 jauh lebih tinggi dibandingkan tiga provinsi lain di Sumatera dengan APBD sama.

Padahal, secara jumlah anggota DPRD dan jumlah wilayah (kabupaten/kota) Riau justru lebih sedikit. Sumatera Utara contohnya. Jumlah anggota DPRD ada 100 orang dengan 33 kabupaten/kota, sementara anggaran perjalanan dinas untuk anggota DPRD sebanyak Rp143 miliar dengan total APBD Rp13,01 triliun.

Begitu juga dengan Sumsel jumlah anggota DPRD sebanyak 75 dengan 17 wilayah kabupaten, anggaran perjalanan dinas DPRD hanya dialokasikan Rp78,4 miliar. Sementara Sumbar dengan jumlah anggota DPRD 65 dari 19 kabupaten/kota hanya dialokasikan untuk belanja perjalanan dinas sebesar Rp46,18 miliar dari total APBDnya.

Selain Belanja Perjalanan Dinas DPRD yang boros pimpinan dan anggota dewan Mendapat anggaran tunjangan yang berkali lipat yaitu untuk biaya transportasi, perumahan dan komunikasi 65 anggota Dewan.

"Tujangan komunikasi pimpinan dan anggota Dewan dengan total sebesar Rp16,380 miliar dikalikan 65 anggota dewan. Masing-masing anggota Dewan mendapatkan biaya komunikasi sebesar Rp252 juta," ulas Taufik.

Kurang Terbuka Penggunaan
Di sisi lain, sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Gubenur Riau Nomor 29 tahun 2017 tentang Pedoman PerjalananDinas, menyatakan bahwa petangungjawaban biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah harus melampirkan laporan hasil perjalanan dinas kepada pengguna anggaran/KPA untuk mendapatkan pengesahan.

Dengan demikian, seluruh kegiatan perjalanan dinas harus ada laporan hasil yang disampaikan dan diarsipkan. Akan tetapi, berdasarkan hasil akses informasi yang dilakukan Fitra Riau, Sekwan DPRD justru kurang terbuka, tidak memberikan informasi sesuai yang diminta

Fitra Riau hanya diberikan informasi berupa ringkasan jumlah kegiatan perjalanan dinas dan total besaran anggaran secara keseluruhan. Sementara tujuan dan laporan hasil kegiatan perjalanan dinas tidak diberikan.

Dengan demikian Fitra Riau menduga selama ini perjalanan dinas yang dilakukan baik dalam dan luar daerah tidak laporan asli, bahkan rentan manipulasi. Tahun 2017, DPRD Provinsi Riau melakukan 332 kali kunjungankerja, sebanyak 245 kali melakukan kunjungan keluar daerah, sementara kunjungan kedalam daerah hanya 84 kali.

Kunjungan tersebut untuk observasi, konsultasi badan musyawarah dan badan kehormatan, konsultasi badan anggaran, kunjungan kerja pimpinan, monitoring pansus, studi banding, bimtek, reses, hearing dan kunjungan luar negeri.

Di lihat dari kinerja DPRD yang salah satunya dapat dilihat dari produk Peraturan Daerah yang dihasilkan menunjukkan kinerja yang rendah. Tahun 2016, DPRD Riau hanya menghasilkan 17 peraturan daerah dari 32 target prolegda yang direncanakan hanya 6 perda yang dapat diselesaikan.

Hasil kinerja tahun 2017 juga tidak mengembirakan, hanya menghasilkan 11 Perda dari 25 yang ditargetkan dalam prolegda. Karena itu, momentum pembahasan APBD Perubahan TA 2018 dan tahun 2019 harus memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD.

Pemangkasan perjalanan DPRD menjadi salah satu strategi untuk menutup defisit anggaran daerah yang selama ini digembar-gemborkan.

Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah juga harus bekerja dengan baik dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan khususnya perjalanan. Pastikan KPA/Pengguna Anggaran mematuhi peraturan Gubenur dalam memberikan pengesahan atas kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan. Laporan hasil menjadi salah satu prasyarat untuk mengesahkan biaya perjalanan dinas. (*)








Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version