x
Tandatangani SK Pemecatan PNS Korupsi, Bupati HM Harris: Kita Hanya Menjalankan Aturan!
Bupati Pelalawan HM Harris. (Foto:Istimewa)

Tandatangani SK Pemecatan PNS Korupsi, Bupati HM Harris: Kita Hanya Menjalankan Aturan!

Senin, 21 Januari 2019, 16:23:21
PELALAWAN-Bupati HM Harris sudah menandatangani SK pemecatan PNS yang terkait kasus korupsi. Ketika ditanya komentarnya, Bupati Pelalawan dua periode tersebut mengaku hanya menjalankan aturan.

"Kita hanya menjalankan aturan saja," kata HM Harris, Senin (21/1/2019).

Seperti diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana sudah meneken SKB terkait pemecatan 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) di seluruh Indonesia.

Di Pemkab Pelalawan ada 17 PNS tersangkut perkara korupsi. Baik yang sudah selesai menjalani hukuman maupun yang sedang menjalani. Sebenarnya, menurut Harris, pihaknya masih membutuhkan tenaga PNS tersebut. Sebab masih bisa diberdayakan. "Tapi ini aturan. Mau gimana lagi," ujarnya.

Ketika ditanya apakah SK pemecatan PNS yang tersangkut korupsi tersebut sudah ditandatangani, Harris menyarankan untuk ditanya langsung kepada BKP2D. "Tanya Pak Edi ya (Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan Daerah Pelalawan)," ujar Harris.

Sebelumnya Kepala BKP2D Pelalawan Edi Suriandi mengatakan, SK pemecatan 17 PNS yang tersangkut korupsi sudah ditandatangani Bupati Harris. Belum diketahui kapan SK tersebut akan diserahkan kepada 17 PNS tersebut. Hanya saja Edi mengatakan dalam waktu dekat akan diserahkan. "Dalam waktu dekat kita serahkan. Tinggal eksekusi saja," katanya.

Saat ini, mantan PNS yang tersangkut kasus korupsi sedang menggugat keputusan tiga menteri tersebut. Gugatan dilayangkan ke MK. Soal gugatan ke MK ini, Edi mengatakan pihaknya tidak akan menunggu hasil gurau tersebut. SK bupati Pelalawan akan segera diserahkan ke 17 PNS tersebut. "Enggak nunggu MK lah. Apapun keputusannya, akan tetap dieksekusi. Kalaupun nanti keluar (putusan MK), kita nyesuaikan saja," ujarnya.

PNS yang tersangkut korupsi di lingkungan Pemkab Pelalawan tersebut berasal dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Di Dinas Pendidikan diperkirakan ada tujuh PNS yang terjerat korupsi. Ada juga di Dinas Kesehatan, PU dan lainnya. (*)






Editor: Boy Surya Hamta
Sumber: Tribunpekanbaru
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version