x
Ternyata Pemprov Riau Belum Pernah Keluarkan Izin Galian C di Kabupaten Siak
Aktivitas penambangan galian C marak di Siak. (Foto:Istimewa)

Ternyata Pemprov Riau Belum Pernah Keluarkan Izin Galian C di Kabupaten Siak

Selasa, 09 Oktober 2018, 12:46:57
SIAK-Maraknya aktivitas penambangan galian C di Kabupaten Siak, Riau disikapi oleh Pemerintah Provinsi. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinanan B di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Fahrizal menjelaskan, sejak kewenangan pengurusan perizinan mineral dan batu bara (minerba) dialihkan ke provinsi awal 2017, belum ada perusahaan yang mengurus izin untuk Kabupaten Siak.

"Setahu saya, sampai saat ini belum ada pengusaha galian C yang mengurus izinnya di Siak, " kata Fahrizal menjawab FokusRiau.com,  Selasa (9/10/2018).

Sebelum mengeluarkan izin galian C,  menurut Fahrizal, pihak perusahaan harus mengantongi rekomendasi dari kepala daerah.  Biasanya kewenangan itu diserahkan ke instansi terkait. "Tentu syaratnya harus ada rekomendasi, biasanya yang mengeluarkan itu bupati atau walikota. Atas dasar rekomendasi ini kita bisa mengeluarkan izin minerba itu,  termasuk di dalamnya galian C," ujar Fahrizal. 

Seperti diberitakan sebelumnya, penambangan bahan galian C tanpa izin (ilegal) semakin marak di Kabupaten Siak. Informasi yang dirangkum, kegiatan yang dapat merusak lingkungan itu banyak ditemukan di Kecamatan Dayun, Kotogasib dan Tualang.

Sementara itu, Pemkab Siak tak bisa menertibkan kegiatan, karena sejak tahun 2017, izin galian C menjadi kewenangan Provinsi Riau.

Pantauan FokusRiau.com, aktivitas penambangan tanah timbun marak di Kampung Dayun, Kecamatan Dayun. Jaraknya sekitar 2 kilometer dafi Mapklres Siak. Dari jalan lintas Siak-Dayun, aktivitas itu terlihat jelas. Puluhan truk membawa tanah lalu lalang setiap hari.

Kemudian di Desa Pangkal Pisang, Kecamatan Kotogasib. Dari jalan lintas, tampak tumpukan tanah timbun cukup tinggi. Lahan yang dulunya tebing ditanami kelapa sawit, sekarang tampak datar. Puluhan truk membawa tanah timbun juga standby setiap hari di areal penambangan itu.

Selanjutnya, di Jalan Pemda Kampung Meredan Barat, Kecamatan Tualang. Eksploitasi terhadap lingkungan di areal ini sangat masif. Penambangan pasir tembak, mengakibatkan kawasan itu terlihat rusak parah.

Bahkan, limbah yang dialirkan menuju Sungai Pulai hingga masuk ke Sungai Siak. Jika ini dibiarkan, tentu ekosistem yang hidup di sungai akan punah. Bantaran sungai juga menjadi dangkal.

"Aktivitas penambangan pasir tembak ini merusak lingkungan, kami sudah lapor ke pihak terkait, tapi tak disikapi. Dulu, air Sungai Pulai bening, seperti air es. Sekarang udah berubah jadi kuning, ikan pun banyak yang mati,” kata Nujang (63), tokoh masyarakat setempat, saat dihubungi akhir minggu lalu.

Camat Tualang Zalik Efendi mengaku sudah pernah mendatangi lokasi penambangan. Dirinya hanya bisa mengingatkan secara lisan, karena kewenangan izin ada di Pemprov Riau. "Kita sudah datang langsung ke lokasi bersama Satpol PP. Karena izin yang mengeluarkan provinsi, kita hanya bisa mengingatkan saja, agar aktifitas ini tak merusak lingkungan," kata Zalik.

Hal senada disampaikan Aljupri Penghulu Kampung Meredan Barat. Menurutnya, pihaknya sudah pernah memberikan teguran pemilik galian C itu. Namun, teguran itu hanya secara lisan. “Saya sudah memberikan teguran kepada pemilik galian itu mas, tapi hanya secara lisan saja. Karena, masalah perizinan mereka bukan kita yang buat mas, tapi provinsi,” katanya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. (BPMP2T) Kabupaten Siak Heryanto menjelaskan, sejak bulan Januari 2017 pengurusan izin usaha pertambangan galian C menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. "Kalau galian C yang mengeluarkan izin Pemprov Riau, jadi saya tak tahu lagi berapa jumlah perusahaan legal yang saat ini beroperasi di Siak," kata Hery saat dikonfirmasi FokusRiau.com, Kamis (4/10/2018).

Kendati demikian, lanjut Hery, salah satu syarat yang harus dipenuhi pengusaha galian C, sebelum mendapatkan izin yakni mendapatkan rekomendasi dari bidang tata ruang dan cipta karya (tarcip) di Dinas PU Tarukim. "Ya, rekomendasi dari Tarcip harus ada. Nanti, kalau izin udah dikeluarkan provinsi, nama nama perusahaan itu akan dikirim ke Tarcip dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Mereka juga bertugas mengawasi aktifitas galian C itu di Siak," ujar Hery. (*)
 
 
 
 
 
 
Penulis: Satria Donald
Editor: Boy Surya Hamta 
Share on:

BERITA TERKINI
Redaksi - Disclaimer - Tentang Kami - Pedoman Media Syber
Desktop Version